PEMATANGSIANTAR, (HarianSumut)
Aktivitas di sejumlah fakultas di Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar dilaporkan terganggu akibat ketiadaan dana operasional. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan program kerja, kegiatan kemahasiswaan, hingga kebutuhan administrasi sehari-hari.
Padahal, dana operasional tersebut seharusnya disalurkan secara tepat waktu guna mendukung kelancaran manajemen kampus dan keberlangsungan proses akademik.
Hingga kini, penyebab keterlambatan pencairan masih belum jelas. Pihak Yayasan USI juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tertahannya dana operasional tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini, Ketua Yayasan Universitas Simalungun (USI), Jon Warinson Saragih, menegaskan bahwa di internal USI sistem keterbukaan informasi selalu berjalan. Menurutnya, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi karena semua sudah disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di kampus.
“Maaf, karena di internal USI sistem keterbukaan informasi tidak pernah tertutup sehingga tidak ada informasi yang tidak tersampaikan melalui mekanisme yang ada di USI,” ujarnya, Senin (30/9).
Jon kemudian menanyakan siapa dekan yang menyatakan kegiatan akademik terganggu akibat belum turunnya dana operasional.
“Karena itulah saya juga bertanya, siapa dekan yang menyatakan kegiatan akademik terganggu karena tidak ada dana? Tolong diberitahu agar bisa kami diskusikan secara internal. Terima kasih,” tutupnya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai keterlambatan pencairan dana operasional fakultas—terkait keluhan para dekan yang menyebut kegiatan akademik terganggu karena dana lebih diprioritaskan untuk badan usaha universitas yang disebut sudah menyerap Rp800 juta namun belum menghasilkan, serta tidak dialokasikannya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas hingga sejumlah mobil rusak dan tak bisa digunakan, Ketua Yayasan memilih untuk tidak memberikan jawaban.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yayasan belum juga merespons permintaan klarifikasi.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah dekan mendesak pimpinan universitas segera mengambil langkah tegas. “Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Kami minta transparansi dan kepastian kapan dana cair,” kata salah seorang dekan lainnya.
Tidak hanya dana operasional, kondisi fasilitas kendaraan dinas di USI juga memprihatinkan. Informasi yang dihimpun, Jumat (26/9/2025), menyebutkan sejumlah mobil dinas lebih banyak terparkir karena rusak dan tidak ada biaya perawatan. Bahkan, Rektor USI tidak bisa menggunakan mobil dinas resmi karena rusak, sehingga terpaksa memakai kendaraan pribadi untuk operasional.
Seorang staf internal kampus mengungkapkan, tidak adanya alokasi anggaran perawatan kendaraan menjadi penyebab utama kerusakan.
“Banyak mobil dinas yang rusak, tidak bisa dipakai. Karena biaya perawatan tidak ada, kendaraan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai dapat memperburuk citra universitas sekaligus menghambat mobilitas pimpinan kampus. “Kalau pimpinan saja tidak bisa pakai mobil dinas, bagaimana bisa menunjang kegiatan akademik dan operasional lainnya,” tambahnya. (Tim/Red)
