SIBOLGA, (HarianSumut)
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, didampingi Sekretaris Daerah Kota Sibolga Drs. Herman Suwito, M.M., serta perwakilan Komandan Satradar 103 Lettu Kal Azrin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Tiga Juta Rumah Tahun 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui zoom meeting, dari Ruangan Sibolga Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa (04/11/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Tito Karnavian, dengan narasumber dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dirjen Perumahan Perdesaan KemenPKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa, tingkat inflasi nasional pada Bulan Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (yoy) dan 0,28 persen (mtm). Adapun komoditas penyumbang inflasi tertinggi meliputi emas perhiasan, cabai merah, dan beras.
Mendagri juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui langkah-langkah strategis dan koordinatif antar instansi.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan KemenPKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., memaparkan agar pemerintah daerah menyampaikan informasi terkait pembangunan baru atau renovasi rumah masyarakat yang didanai dari APBD maupun APBN, namun belum tercantum sebagai target unit dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Ia juga mendorong daerah untuk mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Layak Huni (RLTH) dalam APBD-P 2025, dan bagi daerah yang belum mengalokasikannya agar memasukkannya ke dalam RAPBD 2026–2029.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam rakor ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Josua Hutapea, S.Sos., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Drs. Rudolf S. Butar Butar, M.Pd., Kepala Dinas PKPLH Kota Sibolga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian Kota Sibolga, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga. (Red)
