TAPANULI UTARA, (HarianSumut)
Di tengah sorotan tajam pemerintah pusat terhadap efisiensi penggunaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk para kepala desa (kades) yang digelar di Hotel grand antares Medan pada 17–20 November 2025, untuk perangkat desa di Hotel Madani dan hal ini menuai kritik dan tanda tanya dari berbagai kalangan.
Masyarakat mempertanyakan urgensi dan efektivitas kegiatan ini, terlebih lokasi bimtek yang jauh dari Kabupaten Tapanuli Utara. Banyak pihak menilai, kegiatan ini berisiko hanya menjadi formalitas belaka, tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa maupun pengelolaan aset dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Apakah tidak ada fasilitas di Tapanuli Utara yang bisa digunakan? Mengapa harus ke luar daerah? Kalau pelaksanaannya disini, kan perputaran uang di daerah, ini malah meninggalkan desa serta pelayanan masyarakat?” keluh seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Senin (17/11/2025).
Bukan kali pertama kegiatan sejenis menuai kritik. Banyak yang menilai bimtek seperti ini justru mencederai semangat reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah presiden Prabowo.
Kritik juga mengarah pada transparansi penyelenggaraan: siapa yang menjadi pelaksana kegiatan? berapa anggaran yang digunakan? serta bagaimana output dan manfaat riil dari pelatihan ini?
Mirisnya semua kepala desa di Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti kegiatan tersebut dengan berhutang atau meminjam uang mengingat ADD mereka belum cair dengan pertimbangan komitmen terhadap instruksi Presiden RI terkait penghematan anggaran serta fokus pada program prioritas nasional, termasuk kesuksesan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Publik berharap, bimtek yang dilaksanakan benar-benar memberikan bantuan manfaat nyata bagi desa, bukan sekadar ajang perjalanan dinas berkedok pelatihan. Selain itu, transparansi penggunaan dana dan evaluasi terhadap hasil kegiatan harus menjadi perhatian agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan daerah.
Sementara Bupati dan Wakil Bupati sepertinya lebih memilih diam seribu bahasa dan juga Kadis Pemdes Setya Darma Nababan bungkam ketika dimintai tanggapannya. (EJP/Red)
