TAPUT, (HarianSumut)
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangaribuan rawat inap menjadi sorotan keras. Fasilitas kesehatan tersebut diduga tidak memiliki dokter yang aktif bertugas selain kepala puskesmasnya sendiri. Kondisi ini memicu kritik tajam dari Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, Dedy Hendra Hutabarat, SH.
Kritik tersebut mencuat menyusul informasi bahwa penanganan pasien dilakukan melalui komunikasi jarak jauh menggunakan video call. Menurut Dedy, praktik tersebut merupakan kesalahan fatal dalam pelayanan kesehatan, apalagi menyangkut keselamatan jiwa.
“Penanganan pasien adalah prioritas utama karena menyangkut nyawa manusia. Jika benar dilakukan hanya melalui video call, ini tindakan yang tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya di ruang kerjanya, Senin (02/03/2026).
Ia menilai, pelayanan kesehatan tidak boleh bergantung pada sistem jarak jauh tanpa kehadiran tenaga medis secara langsung, khususnya di puskesmas rawat inap yang seharusnya memiliki kesiapan dokter setiap saat.
Dedy Hutabarat.SH juga menyinggung pernah juga peristiwa memilukan yang terjadi pada 2025 lalu di salah satu Puskesmas di Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara saat itu, seorang pasien yang hendak melahirkan tidak mendapatkan penanganan medis yang maksimal hingga akhirnya meninggal dunia.
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara yang saat itu juga dipimpin Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Lamseria Nababan.
“Waktu itu memang sudah dilakukan pembinaan kepada petugas piket. Tapi persoalannya tidak bisa hanya menyalahkan yang piket malam itu. Pimpinan puskesmas juga harus bertanggung jawab dan dibina secara serius. Ini menyangkut kelalaian manajerial,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengalaman pahit tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Atas dugaan pelayanan melalui video call di Puskesmas Pangaribuan, Dedy mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Plt Kepala Dinas Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Puskesmas Pangaribuan, dr. Donda Purba.
“Kalau benar penanganan pasien dilakukan lewat video call, ini sudah fatal. Harus ada evaluasi serius. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kelalaian sistem,”
tegas politisi Partai Perindo tersebut.
Ia juga mempertanyakan mengapa puskesmas rawat inap bisa berjalan tanpa ketersediaan dokter yang benar-benar siaga di lokasi. Menurutnya, keberadaan kepala puskesmas yang berstatus dokter tidak cukup apabila tidak dapat selalu berada di tempat saat dibutuhkan.
Dedy mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki visi dan misi pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok. Karena itu, ia meminta seluruh puskesmas tidak bermain-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap puskesmas harus memiliki dokter yang benar-benar stay. Jangan hanya kepala puskesmas yang dokter,bila masih kurang dokter tapi tidak bisa selalu berada di tempat. Masyarakat butuh kepastian pelayanan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar seluruh fasilitas kesehatan di Tapanuli Utara memprioritaskan pelayanan terbaik dan menjamin keselamatan pasien,bila perlu kepala pukesmas perlu dikaji dengan keterbatasan dokter perlu juga dari SKM (sarjana kesehatan masyarakat).
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Utara, Lamseria Nababan, saat hendak dikonfirmasi tidak berada di ruang kerjanya. Upaya wartawan untuk menghubungi yang bersangkutan juga belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan,entah apa yang ada dipikiran Bu plt kadis???
Hal ini menjadi persoalan pelayanan kesehatan yang dinilai membutuhkan pembenahan serius, terutama dalam memastikan kehadiran tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. (EJP/Red)
