TAPANULI UTARA, (HarianSumut)
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah seharusnya menunjukkan sikap seorang publik figur yang dapat memberikan terkait informasi pada dinas yang dipimpinnya.
Namun berbeda dengan Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Lamseria Nababan yang seolah alergi dengan Wartawan. Saat dikonfirmasi terkait permasalahan yang ditemui di lapangan, sang Plt Kadis ini selalu mengambil sikap bungkam dan tak mau berkomunikasi secara langsung maupun melalui telepon.
Minimnya respons terhadap permintaan klarifikasi menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang membutuhkan informasi akurat. Diamnya pejabat publik dinilai memberi kesan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Bangun MT Manalu, salah satu pemerhati sosial, Rabu (4/3/2026) kepada media mengatakan bahwa pejabat yang menduduki jabatan strategis seharusnya memahami pentingnya memberikan keterangan kepada pers.
“Menurut saya, seseorang yang sudah memiliki kewenangan dan jabatan kepala dinas tentu sudah sangat paham dan siap memberikan jawaban saat ada konfirmasi dari wartawan,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama pertanyaan yang diajukan tidak berkaitan dengan rahasia negara dan menyangkut hak publik, pejabat wajib memberikan penjelasan.
“Bungkamnya seorang oknum pejabat justru membuat pikiran publik semakin liar dengan berbagai dugaan negatif, dan baru kali ini sejarah di Tapanuli Utara ini kepala dinas kesehatan dan kepala pukesmas pangaribuan sangat susah ditemui,” tambahnya.
Hingga berita ini dilayangkan ke meja redaksi, belum ada tanggapan Lamseria Nababan dan Kepala Puskesmas Pangaribuan dr Donda Purba terkait pemberitaan sebelumnya hingga mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara terkait Dokter yang melayani fasisme via video call.
Bangun MT Manalu meminta Bupati Tapanuli Utara agar segera mengevaluasi jabatan Plt. Kadis Kesehatan dan Kapus Pangaribuan sehingga tidak mencederai pelayanan kesehatan di Tapanuli Utara. (EJP/Red)
