TOBA, (HarianSumut)
Pemerintah Kabupaten Toba menggelar rapat koordinasi pembahasan sertifikasi kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026, Senin (16/3/2026) di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Toba.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, bersama sejumlah jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai respons atas masih terbatasnya jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Toba.
Kekurangan PPK bersertifikat dinilai berpotensi menghambat percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Asisten II Administrasi Pembangunan Setdakab Toba, Jonni DP. Lubis, menegaskan pentingnya pembahasan secara mendalam terkait persoalan kekurangan PPK bersertifikat. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
“Masalah kurangnya PPK ini perlu kita perdalam supaya tidak ada potensi-potensi hukum ke depannya,” ujar Asisten Jonni Lubis.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan jumlah PPK yang memiliki sertifikasi kompetensi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rls/Red)
