Brian Sianturi Minta Ketua Gerindra Siantar Segera Selesaikan Dugaan Ijazah Palsu Dewannya

| oleh -54x Dilihat

PEMATANGSIANTAR, (HarianSumut)

Isu dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra yang saat ini telah resmi dilantik menjadi wakil rakyat terus menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Pematangsiantar.

Mulai dari tongkrongan warung kopi, buah bibir warga hingga para elite partai politik ikut menyoroti kabar tersebut.

Isu mengenai dugaan dokumen pendidikan palsu tersebut memang sudah lama berhembus, dimana setelah beberapa kelompok masyarakat, aktivis mahasiswa melakukan pengecekan, jejak ijazah oknum caleg tersebut dinilai memiliki beberapa kejanggalan.

Menanggapi isu yang beredar, Brian Nicholson Sianturi yang merupakan Kader Partai Gerindra yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Padepokan Garuda Yaksa, Lembah Hambalang, Kabupaten Bogor tersebut meminta kepada pimpinan Partai Gerindra Kota Pematangsiantar untuk dapat segera meluruskan dan menyelesaikan isu tersebut.

Baca Juga:  Sekda Kabupaten Nias Monutoring Pelaksanaan Pengobatan Dasar Gratis di Desa Hilizoi-Gido

“Saya meminta, isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, mengenai dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh salah satu caleg Partai Gerindra pada waktu itu, agar dapat segera diluruskan dan diselesaikan oleh pimpinan Gerindra Siantar. Jangan sampai praktik seperti ini menunjukkan rendahnya integritas dan etika politik, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi saat ini,” kata Brian, Kamis (14/11/2024).

Baca Juga:  Lantik 20 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi : Kerja Cepat dan Tepat

Ditambahkan Brian, Bung Goben selaku Ketua DPC Gerindra Siantar, mampu menuntaskan isu tersebut dalam waktu dekat. Jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut lagi, dan menjadi konsumsi publik, yang tentunya dapat mencoreng nama baik Partai Gerindra di Kota Pematangsiantar. Dimana banyak element masyarakat Siantar yang menuntut transparansi dan kejelasan mengenai isu tersebut.

“Jikalau memang benar terjadi, baiknya kasus ini diangkat ke publik. Sebab dampaknya tidak hanya terbatas pada sanksi hukum tetapi juga kerugian moral,” ujar Kader Gerindra tersebut mengakhiri. (Tim)