KOREA SELATAN, (HarianSumut)
Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut menyetujui pencabutan status darurat militer. Yoon mengatakan ia akan mencabut perintah darurat militernya usai parlemen secara bulat sepakat untuk memblokir keputusan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan, Rabu (4/12/2024) sesaat sebelum pukul 05.00 pagi waktu setempat. Pencabutan perintah darurat militer akan segera dilakukan Yoon setelah ia memperoleh dukungan dari kabinetnya.
Menurutnya, ia belum dapat mengumpulkan seluruh jajaran pembantunya di kabinet lantaran waktu di Korea Selatan masih dini hari.
Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung parlemen Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan mendengar kabar tersebut.
“Kami menang!” mereka berteriak dan seorang demonstran memukul drum, dikutip Reuters.
Kepala partai oposisi kecil, Cho Kuk tampak menemui para pengunjuk rasa di luar gedung parlemen. Menurutnya, hal ini belum berakhir dan bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) waktu setempat dengan alasan untuk melindungi negara dari “kekuatan komunis” di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan Undang-undang anggaran.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.
“Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tambahnya.
Kebijakan mengejutkan tersebut dilakukan saat Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon terus berselisih dengan Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama. Partai Demokrat adalah partai mayoritas di parlemen, dengan beranggotakan 300 orang.
Kedua pihak terus berseteru mengenai Rancangan Undang-undang anggaran tahun depan. Minggu lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui rencana anggaran yang dikurangi secara signifikan melalui komite parlemen.
“Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita,” tuding Yoon.
Ia menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.
Pemerintahan Yoon menilai persetujuan ini mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik.
Yoon kemudian melabeli oposisi sebagai “kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim” dan menyebut keputusannya “tak terelakkan”.
“Saya akan memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin,” pungkasnya. (CNN/Red)
