Presiden Yoon Diskors usai Resmi Dimakzulkan Parlemen Korsel

| oleh -7x Dilihat
Screenshot

KOREA SELATAN, (HarianSumut)

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12/2024).

Yoon resmi dimakzulkan oleh parlemen imbas penetapan darurat militer sepihaknya pada 3 Desember lalu.

Dikutip Korea Times, pemberhentian sementara ini mulai berlaku pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

Keputusan pemakzulan di parlemen ini pun masih harus menunggu Mahkamah Konstitusi Korsel untuk verifikasi dan konfirmasi sebelum Yoon benar-benar diilengserkan.

Baca Juga:  Cuaca Tidak Bersahabat, Lintasan Ski Air Dipindahkan

Selama Mahkamah Konstitusi menimbang akan mengesahkan pemakzulan Yoon atau tidak, sang presiden tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai pemimpin sekaligus kepala negara.

Tugas-tugas presiden itu antara lain memimpin angkatan bersenjata, menyusun dan meratifikasi perjanjian, memberikan pengampunan, memveto undang-undang, mengesahkan amandemen hukum, mengajukan rancangan anggaran, serta mengangkat atau memberhentikan pejabat publik.

Sementara itu, proses pertimbangan di MK memakan waktu kurang lebih maksimal 180 hari. Dalam rentang waktu itu, perdana menteri lah yang akan menjadi presiden sementara sampai keputusan MK keluar.

Baca Juga:  Pemkab Toba Gelar Sosialisasi dan Peringatan Hari AIDS Se-Dunia di Kabupaten Toba

Dengan begitum Perdana Menteri Han Duck Soo menjadi presiden sementara Korsel. Han langsung mengeluarkan instruksi darurat kepada anggota Kabinet dan meningkatkan siaga militer nasional pada Sabtu (14/12), tak lama setelah Dewan Nasional mengesahkan mosi untuk memakzulkan Yoon.

Sebagai Presiden Pelaksana Tugas, Han dijadwalkan untuk memimpin rapat Kabinet pada malam hari untuk membahas isu-isu penting terkait ekonomi, keamanan nasional, dan keselamatan publik. Rapat tersebut kabarnya akan membahas arah kebijakan negara di bawah pemerintahan sementara. (CNN/Red)