TAPANULI UTARA, (HarianSumut)
Sebanyak 241 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) harus menanggung utang, lantaran sisa pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 hingga kini tak kunjung dicairkan.
Jika hari ini pun dicairkan melalui rekening desa belum bisa diambil dengan alasan menunggu keluar Apbdes tahun 2025 seperti informasi beberapa kepala desa di Kabupaten Tapanuli Utara. Padahal ADD non siltap itu tahun 2024, apa hubungan untuk Apebedes tahun 2025?
Beberapa kali awak media mencoba konfirmasi kepada Dinas PMD Donny Simamora dan BKAD Kijo Sinaga namun kedua pejabat tersebut memilih bungkam dan menghindar. Bahkan awak media mencoba konfirmasi dengan salah satu kepala bidang administrasi desa Nardo Sinaga menyebutkan itu hasil koordinasi dengan BPKP dengan BPK.
“Hasil koordinasi tersebut salah satunya apabila Alokasi Dana desa ditranfer ke rekening kas desa tidak boleh ditarik karena harus dimasukkan APBDES tahun 2025 begitu informasi yang kami dapat Lae,” ungkapnya seraya meminta untuk jelasnya konfirmasi dengan Kadis dan Kepala BKAD.
Sementara Ketua lp3SU (lembaga pemantauan dan pengawasan pembangunan Sumatera Utara) Sahala Arfan Saragih mengungkapkan ADD tahun 2024 sudah ditetapkan, masalah keterlambatan pencairan dari kas pemkab Taput kepada 241 desa hingga kini sampai bulan februari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum, ini juga menjadi bukti bahwa ada masalah keuangan yang diduga dipermainkan di Pemkab Taput
“Saya ingatkan kepada BPK dan BPKP untuk tidak menjadi tembok atau Bamper untuk melindungi masalah keuangan yang terjadi di Pemkab Taput, selama beberapa bulan ini sehingga hak pemerintah desa tidak diterima dengan tepat waktu,” ujarnya. (RJP/Red)
