MEDAN, (HarianSumut)
Kejagung baru saja menetapkan Dirut PT Pertamina Patra Niaga RS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023.
RS disebut telah membeli Pertalite (Ron 90) dan dioplos menjadi Pertamax (Ron 92).
Hal ini membuat kisruh masyarakat yang tersampaikan di sejumlah media, termasuk media sosial (medsos) yang meragukan Pertamax yang selama ini mereka beli ternyata berkualitas pertalite. Beberapa warga dalam medsosnya juga menduga, adanya pengoplosan tersebut membuat kendaraan mereka sering rusak akibat salah konsumsi bahan bakar yang tidak sesuai jenis.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan beberapa media, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax.
Pertamina memastikan kualitas Pertamax sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, dalam pertanyaan persnya, Selasa (25/02/2025).
Dia melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.
“Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” jelas Heppy.
Pertamina Patra Niaga, tambahnya, melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC).
Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tutur Heppy.
Heppy melanjutkan, Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk penyediaan produk yang dibutuhkan konsumen. (ST/red)
