MEDAN, (HarianSumut)
Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si, M. Si bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Moh. Bobbi Afif Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasca bencana di wilayah Sumatera secara hybrid bertempat Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Medan, Minggu (28/12/2025).
Rapat koordinasi lanjutan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, dan diikuti oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Kepala BPKP, serta unsur kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tapanuli Utara melaporkan data rumah terdampak dan persiapan yang telah dilaksanakan serta mengusulkan pembangunan total sebanyak 224 unit Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Utara, bahwa sebanyak 103 unit rumah telah terakomodasi dalam program pembangunan dan telah dilaksanakan peletakan baru pertama.
“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap agar sisa kebutuhan hunian dapat dibantu melalui pendanaan APBN maupun Yayasan Budha Tzu Chi bagi masyarakat terdampak bencana di 22 desa lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga seluruh masyarakat terdampak bencana dapat segera memiliki hunian yang layak dan aman,” ujar Bupati Taput.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Tapanuli Utara beserta jajaran, khususnya dalam mengeksekusi program pembangunan Hunian Tetap pasca bencana.
“Saya mengapresiasi kinerja Bupati Tapanuli Utara beserta seluruh jajaran yang telah bekerja dengan sangat baik dalam mengeksekusi pembangunan Hunian Tetap pasca bencana. Dari sisi administrasi hingga pelaksanaan di lapangan, semuanya berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Rakor tersebut juga dihadiri para kepala daerah yang terdampak bencana alam Hidrometerologi lalu secara daring. (EJP/Red)
