PEMATANGSIANTAR, (HarianSumut)
Keamanan pangan kembali menjadi sorotan di Kota Pematangsiantar. Masyarakat menilai pemerintah perlu melakukan pemeriksaan rutin terhadap hewan ternak, khususnya babi, yang menjadi salah satu konsumsi utama warga di Kota Pematangsiantar terkhusus yang beragama non muslim.
Desakan ini muncul seiring kekhawatiran akan kualitas daging yang beredar di pasaran. Warga meminta adanya jaminan dari pemerintah bahwa daging yang dijual benar-benar sehat, layak konsumsi, dan bebas dari penyakit.
“Pemeriksaan harus dilakukan secara rutin, jangan hanya saat ada kasus. Ini menyangkut kesehatan masyarakat luas,” ujar salah seorang warga, Selasa (17/3/2026).
Selain itu, peran Dinas Ketahanan Pangan (Hanpang) dan Pertanian Kota Pematangsiantar juga menjadi perhatian publik. Fungsi pengawasan dinilai belum maksimal, terutama dalam memastikan daging yang beredar telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang ketat.
Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan, mulai dari peternakan, rumah potong hewan, hingga pasar tradisional.
Penertiban juga dinilai perlu diperkuat melalui penerapan regulasi yang tegas. Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi standar kesehatan diharapkan dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Harus ada langkah nyata. Pemerintah wajib menjamin bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat itu sehat dan aman,” tambah warga lainnya.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan, diharapkan pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan dan memastikan distribusi daging di Kota Pematangsiantar berjalan sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini dilayangkan ke meja redaksi, Kadis Hanpang dan Pertanian Kota Pematangsiantar Pardamean Manurung sepertinya memilih bungkam. Karena saat dimintai keterangan dan tanggapannya via WA terkait peran Dinas yang dipimpinnya, tidak memberikan respon. (Tim/Red)
