MEDAN, (HarianSumut)
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengikuti kegiatan sosialisasi Pengaduan Tanggap dan Terpadu Imigrasi dan Pemasyarakatan (PANTAU IMIPAS) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas) melalui Zoom Meeting, Kamis (30/1/2025). Pada kesempatan ini, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Sumatera Utara mengikuti di Aula Soepomo lantai V Gedung Kanwil Sumut.
Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Irjen Pol. Drs. Yan Sultra Indrajaya, S.H., membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. “Saya sangat mengapresiasi partisipasi aktif seluruh jajaran Kemenimipas dalam sosialisasi Pantau Imipas ini. Program ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga pengawasan dan evaluasi internal secara optimal,” ujarnya.
Irjen Yan Sultra juga memaparkan beberapa program unggulan Itjen Kemenimipas tahun 2025, seperti Kawal, Simwasti, Apip Siaga, serta Pantau Imipas yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini. Pantau Imipas dikembangkan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek pelayanan dan pengaduan internal di lingkungan Kemenimipas.
Dalam arahannya, Irjen Yan Sultra menekankan pentingnya melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imipas. “Lakukan evaluasi secara berjenjang, pengendalian internal, dan mitigasi risiko terkait perjanjian kinerja. Pastikan pelayanan internal dan eksternal dilaksanakan secara efektif, ekonomis, efisien, serta taat aturan,” pesan Irjen Yan Sultra.
Karutan Tarutung Evan Sembiring menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di Sumatera Utara khususnya pada Rutan Kelas IIB Tarutung mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (EJP/Red)
