JAKARTA, (HarianSumut)
Dalam upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (24/02/2025).
Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jayanta Surbakti menyambut baik kunjungan ini dan dalam sambutannya, Jayanta Surbakti menekankan pentingnya pengelolaan aset dan BMN yang baik untuk mendukung kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan bagi warga binaan.
“Pengelolaan aset yang teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pelayanan di Rutan. Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMN,” ujar Jayanta Kepala Biro BMN.
Jayanta juga mengadakan diskusi dengan pihak Rutan terkait berbagai tantangan dalam pengelolaan aset dan BMN. Dalam diskusi ini, Jayanta memberikan saran dan masukan mengenai cara meningkatkan sistem inventarisasi aset dan strategi pemeliharaan jangka panjang. Jayanta juga menyampaikan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pihak pengelola aset dengan tim keuangan untuk memastikan tidak ada aset yang tidak terdata atau terabaikan.
Ditempat yang sama, Evan Sembiring mengucapkan terima kasihnya atas sambutan dan masukan Kepala Biro BMN dalam hal pengelolaan aset di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.
“Tentunya hal ini merupakan ilmu baru yang kami dapatkan dalam hal pengelolaan aset barang milik negara, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Kepala Biro BMN dan ilmu yang yang diberikan,” ujar Evan Karutan Tarutung.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno berikan tanggapan positif atas kinerja yang dilakukan Rutan Kelas IIB Tarutung atas upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (EJP/Red)
