PEMATANGSIANTAR, (HarianSumut)
Ibarat api dalam sekam, suasana panas bisa terjadi di lingkungan Universitas Simalungun (USI) setelah pihak Rektorat dan para Dekan menyuarakan kekecewaan terkait belum dibayarkannya biaya operasional fakultas. Keterlambatan tersebut disebut-sebut telah menghambat sejumlah kegiatan akademik.
Salah satu dekan menegaskan, pihaknya sangat keberatan dengan kondisi ini. “Kami bekerja untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi bagaimana bisa berjalan jika dana operasional tidak dicairkan? Banyak kegiatan terpaksa tertunda,” ujarnya dengan nada kesal.
Ketiadaan biaya operasional membuat aktivitas Fakultas terganggu, mulai dari pelaksanaan program kerja, kegiatan mahasiswa, hingga kebutuhan administrasi. Padahal, dana tersebut semestinya disalurkan tepat waktu untuk mendukung kelancaran manajemen kampus.
Dugaan penyebab keterlambatan pembayaran masih belum jelas. Pihak Pengurus Yayasan USI belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tertahannya pencairan dana operasional fakultas.
Sejumlah Dekan mendesak agar pimpinan Universitas segera mengambil langkah tegas. “Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Kami minta transparansi dan kepastian kapan dana cair,” tegas seorang dekan lainnya.
Informasi yang dihimpun, Jumat (26/9/2025) Kondisi fasilitas kendaraan dinas di Universitas Simalungun (USI) juga memprihatinkan. Sejumlah mobil dinas milik universitas diketahui lebih banyak terparkir alias dikandangkan karena mengalami kerusakan dan tidak ada biaya pemeliharaan.
Bahkan, Rektor USI sendiri tidak dapat menggunakan mobil dinas resmi lantaran kondisinya rusak. Akibatnya, untuk kebutuhan operasional sehari-hari, pihak rektorat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi.
Menurut sumber internal kampus, pihak Yayasan tidak mengucurkan anggaran pemeliharaan menjadi penyebab utama kendaraan dinas tidak terawat. “Banyak mobil dinas yang rusak, tidak bisa dipakai. Biaya perawatan tidak ada, jadi kendaraan dibiarkan begitu saja,” ujar salah seorang staf.
Kondisi ini dinilai dapat memperburuk citra universitas sekaligus menghambat mobilitas pimpinan dan perangkat kampus. “Kalau pimpinan saja tidak bisa pakai mobil dinas, bagaimana mau menunjang kegiatan akademik dan operasional lainnya,” tambahnya.
Ironisnya, pihak Yayasan USI dinilai lebih memprioritaskan dana untuk Badan Usaha yang disebut-sebut mangkrak walau sudah menghabiskan dana hingga Rp 800 juta. (Tim/Red)
