Oleh: Adv. Daulat Sihombing, SH
Apa sebenarnya korelasi libur panjang dengan kesejahteraan. Di banyak negara yang tergolong maju dan makmur, libur panjang merupakan “bonus” dari pemerintah untuk merefresh kehidupan warganya agar terbebas dari rutinitas kerja sekaligus memberi kesempatan untuk menikmati penghasilan yang tak terbelanjakan. Disini, libur benar-benar dinikmati sebagai sarana untuk mengekspresikan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.
“Di negeri ini, justru ada paradoks yang sangat terasa, betapa libur panjang sesungguhnya tidak berkorelasi dengan kesejahteraan. Kecuali mungkin buat mereka para elit penguasa dan/ atau elit oligarki yang kekayaannya atau pendapatannya tidak terukur oleh waktu,” sebut Daulat Sihombing, Selasa (1/3/2025).
Selebihnya bagi kelas menengah ke bawah, terutama kelas pekerja informal atau pekerja yang tidak berpenghasilan tetap alias pengasilan hari ini untuk makan besok, maka libur panjang menjadi proses pemiskinan. Semakin banyak libur, semakin habis simpanan yang tersisa dan semakin lama pula tak berpenghasilan.
Libur panjang, sebenarnya juga sangat merugikan para pengusaha. Bayangkan, jika mereka mempekerjakan pekerja/ buruh di situasi libur resmi maka pengusaha wajib membayar gaji secara lembur. Buah simalakama memang. Jika pengusaha meliburkan pekerjanya, produksi terhenti. Makanya banyak akal- akalan. Pekerjakan saja tapi upahnya bayar seperti biasa. Pekerja keberatan?, emang dipikirin, toh pengawas Disnaker juga tak perduli, tak punya gigi lagi.
Libur panjang, mengingatkan kita dengan Politik Etis Belanda. Ratu Juliana mencanangkan Politik Etis yang merubah strategi penguasaan negara- negara jajahannya. Kekerasan diubah menjadi simpatik. Salah satu wujudnya, memperbanyak quota naik haji ke Mekkah dengan fasilitas pemerintah kolonial untuk mengurangi resistensi atau perlawanan umat Islam. Tujuannya tetap untuk menguasai negeri jajahan.
Politik libur panjang kita, apakah tujuannya untuk menidurkan atau meninabobokan resistensi oposisi? Allahuallam. (Red)
