TAPANULI UTARA, (HarianSumut)
Kehadiran ritel modern (minimarket) seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mulai menuai kontroversi. Banyak pihak menilai ekspansi tiga jaringan minimarket ini semakin membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal tak berdaya menghadapi persaingan.
Penggiat sosial kontrol Tapanuli Utara Majoe Simanungkalit ikut bersuara dan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah untuk melindungi UMKM dari ancaman pasar modern yang semakin mendominasi.
Dikatakan Majoe bahwa kehadiran investor dari luar daerah tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah karena di satu sisi minim memberdayakan putra daerah untuk mendapatkan lapangan kerja dan munculnya simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru.
“Jika tidak dikendalikan, keberadaan ritel modern ini dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara,” ungkapnya, Kamis (10/4/2025).
Menurut penggiat sosial ini, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengendalikan ekspansi ritel modern. Ia menegaskan bahwa izin usaha bagi Alfamart, Alfamidi dan Indomaret harus dibatasi hanya di Kota dengan jumlah gerai yang terbatas dan seharusnya hanya ditempatkan pada pusat-pusat keramaian.
“Kita tidak bisa membiarkan ritel modern ini menjamur di seluruh wilayah, apalagi masuk ke daerah yang menjadi pusat aktivitas UMKM. Jika mereka dibiarkan berkembang ke wilayah yang selama ini menjadi andalan pelaku usaha lokal, maka pendapatan UMKM bisa merosot tajam. Bahkan, tidak menutup kemungkinan banyak yang akan tutup karena tidak mampu bersaing,” jelasnya.
Majoe juga menyoroti lemahnya kebijakan pemerintah daerah terdahulu dimasa pemerintahan Nikson Nababan dalam melindungi dan mengembangkan UMKM di Taput. Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, bukan hanya sebatas wacana.
“Kita masih menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lambat, ditambah daya beli masyarakat yang juga masih rendah. Seharusnya pemerintah lebih fokus membuat kebijakan yang memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang, bukan justru membiarkan ritel modern masuk tanpa ada regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal,” ujar Majoe tegas.
Ia menyarankan agar Pemda lebih serius dalam mengembangkan hilirisasi industri di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, terutama pada aspek pasca panen dan industri kecil. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang usaha yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada sektor konsumsi.
Selain kebijakan ekonomi, Majoe juga menyoroti kurangnya event atau kegiatan yang dapat menciptakan titik-titik keramaian baru bagi UMKM untuk berkembang. Ia menilai, selama ini sektor pariwisata yang diharapkan menjadi pendorong ekonomi belum didukung oleh pertumbuhan industri kecil yang dapat menerima manfaat secara langsung.
“Jika kita lihat, sektor pariwisata yang mau diandalkan pun belum memberikan dampak signifikan bagi UMKM. Seharusnya, pertumbuhan sektor ini diikuti dengan berkembangnya industri kuliner, ekonomi kreatif, serta usaha kecil lainnya yang bisa menyerap manfaat ekonomi. Tetapi yang terjadi, justru pemerintah lebih cepat mengizinkan ritel modern masuk, tanpa mempertimbangkan bagaimana dampaknya bagi UMKM,” kritiknya.
Majoe juga mengusulkan agar Bupati terpilih JTP Hutabarat dan Denny Sihombing memberlakukan kebijakan khusus terhadap ritel modern yang ingin beroperasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satunya adalah mewajibkan Alfamart, Alfamidi dan Indomaret untuk menjual produk-produk hasil UMKM lokal.
“Jika memang pemerintah tetap mengizinkan keberadaan ritel modern ini, maka mereka harus diberi syarat untuk menjual produk UMKM kita. Jangan sampai kehadiran mereka justru menjadi pesaing,” ujar Majoe. EJP/Red)
