PEMATANGSIANTAR, (HarianSumut)
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk memvalidasi data kelayakan penerima bantuan sosial (bansos). Muskel difasilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang dilaksanakan di seluruh kelurahan di Kota Pematangsiantar.
Kegiatan ini melibatkan unsur perangkat kelurahan, mulai kepala lingkungan (kepling) hingga RT. Ada juga pegawai dari Kementerian Sosial, yakni Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar Drs Risbon Sinaga MM menyampaikan bansos kerap kali menjadi bahan gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi adanya warga sebenarnya tidak layak menerima bansos, namun yg terdaftar sebagai penerima.
“Sementara yang sangat layak dapat bansos, justru tidak menerima,” sebut Risbon saat menghadiri muskel di Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun, Selasa (20/05/2025) pagi.
Menurut Risbon, sesuai arahan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn, agar dilakukan validasi data penerima bansos melalui musyawarah yang melibatkan unsur perangkat kelurahan.
Risbon berpesan, dalam musyawarah harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Artinya, jika memang warganya layak mendapat bantuan, maka namanya tidak dicoret. Namun jika kondisi ekonominya sudah baik, maka harus dicoret. Karena sasaran bansos adalah masyarakat kurang mampu.
“Jadi jangan ada lagi soal suka atau tidak suka. Di sini juga hadir perwakilan dari Kementerian Sosial yang senantiasa turun ke lapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan,” jelasnya.
“Kita di sini mengurus air mata. Bukan mata air. Artinya kita ini adalah pejuang kemanusiaan yang memberi uluran tangan kepada yang kurang mampu. Jadi tolong, apa yang kita lakukan dalam muskel ini supaya benar-benar serius dan mengedepankan jiwa kemanusiaan,” harap Risbon.
Bansos yang diterima masyarakat saat ini, antara lain PKH, BPNT, KIP, dan KIS yang penyalurannya langsung dari Kementerian Sosial ke rekening penerima atau masyarakat.
Ada juga bantuan pangan euntuk masyarakat lanjut usia (lansia). Kemudian bansos dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ditambah dari Pemko Psmatangsiantar, seperti bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas serta bantuan sembako.
“Jadi kalau anggaran bansos dari pusat itu tidak ada singgah di APBD atau dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening masyarakat. Jadi tolong diimbau kepada masyarakat supaya bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan dipakai ke hal yang lain,” jelas Risbon.
Risbon menambahkan, sebagai bentuk keseriusan Pemko Pematangsiantar dalam validasi data, di bulan Juni mendatang setelah selesai muskel, maka seluruh operator kelurahan dikumpulkan dan mereka membawa semua berita acara hasil muskel. Nama-nama yang diusulkan untuk dihapus langsung di-input ke aplikasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, Risbon juga mengajak para RT untuk memperhatikan warganya. Jika ada yang sakit dan harus mendapat perawatan medis, sementara KIS-nya nonaktif, maka segera dilapor ke Kantor Lurah.
“Urusan administrasi penanganan orang sakit di Kantor Lurah. Selanjutnya ke Dinas Sosial P3A. Jadi tolong Bapak Ibu/RT supaya memberitahu ke warga, jika KIS-nya non aktif segera dilapor ke kantor Lurah,” ujar Risbon.
Peserta muskel di setiap kelurahan yakbi camat, lurah dan jajarannya, para RT, RW, serta kepling.
Muskel juga dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Pendamping PKH dan TKSK. (Rls/02)
