TEBING TINGGI, (HarianSumut)
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Bagian Perekonomian dan SDA mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), secara virtual di Ruang Kerja Wali Kota lantai IV Jln. Dr. Sutomo No. 14, Senin (16/12/2024).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. dan diikuti Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota serta TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.
Dalam sambutannya, Mendagri RI menyampaikan dua agenda utama yang menjadi fokus dalam rakor kali ini, pertama, pengendalian inflasi daerah yang terus menjadi perhatian presiden, dan kedua percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
“Kedua hal ini sangat berkaitan erat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah,” ujar Mendagri RI.
Dijelaskan Mendagri RI, bahwa tingkat inflasi Indonesia pada bulan November mencapai titik terendah dalam rentang target nasional, yaitu di angka 1,55 persen.
“Angka ini sangat baik, mengingat target inflasi nasional adalah antara 1,5% hingga 3,5%. Bulan ke bulan kita juga berhasil menekan inflasi di angka 0,3%. Capaian ini diapresiasi oleh Presiden, namun kita tetap harus waspada agar inflasi tidak melonjak kembali, terutama menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan,” ungkap Mendagri RI.
Mendagri RI juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk aktif mengumpulkan data di lapangan.
“Saya minta seluruh Kepala Dinas Pertanian dan kepala dinas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Data harus dikumpulkan secara akurat dan direkapitulasi oleh provinsi, agar langkah-langkah konkret pengendalian inflasi dapat dijalankan,” pinta Mendagri RI.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam arahannya terkait upaya percepatan ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi, menyampaikan perbaikan infrastruktur pertanian sangat penting untuk mewujudkan target swasembada pangan pada tahun 2027.
“Saya minta kepada para Bupati, Wali Kota dan Gubernur untuk segera mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau yang irigasinya rusak. Data ini harus segera diserahkan kepada Kementerian Pertanian atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perairan, dengan tembusan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan agar bisa kita tindak lanjuti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Menko Bidang Pangan RI menekankan, bahwa pembangunan irigasi harus disesuaikan dengan skala kewenangan daerah. Dirinya pun meminta percepatan penyelesaian data tersebut agar dana yang sudah tersedia dapat segera disalurkan.
“Dana untuk irigasi sudah ada. Saya minta segera kita percepat pendataan dan pelaksanaannya. Karena infrastruktur pertanian adalah andalan kita untuk mencapai swasembada pangan,” tambah Menko Bidang Pangan RI.
Hadir secara virtual dijajaran Pemko Tebing Tinggi, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Nasrullah yang juga menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan SDA, Danramil 13/TT Kapt. Ismail M. Siahaan, Agustiar, ST mewakili Kepala BPS, perwakilan OPD terkait, TPID Kota Tebing Tinggi. (Red)
